Gelombang Aksi Massa di Jantung Pati
Rabu (13/08), ribuan warga memadati kawasan Alun-alun Pati sejak subuh. Mereka datang dari berbagai desa dengan satu tuntutan: Bupati Sudewo lengser.
Terikan “Bupati harus mundur!” terdengar berulang kali, memecah udara pagi. Ketegangan mulai terasa sekitar pukul 11.00 WIB ketika massa dan polisi saling dorong. Beberapa botol, sandal, dan tiang bendera melayang dari arah kerumunan menuju aparat.
Kekecewaan warga memuncak karena Sudewo maupun perwakilan pemerintah tak kunjung menemui mereka. Massa pun mendobrak gerbang kantor bupati. Polisi merespons dengan semprotan air, lalu gas air mata sekitar pukul 12.00 WIB.
Beberapa warga, termasuk perempuan dan anak-anak, harus dilarikan ke rumah sakit akibat sesak napas. Kartini, seorang ibu berusia 56 tahun, mengaku matanya perih dan napasnya terasa berat.
Latar Belakang: Kenaikan Pajak yang Picu Gejolak
Akar kemarahan warga bermula dari rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% pada 2025.
Sudewo menyatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah demi pembangunan infrastruktur, perbaikan rumah sakit, dan sektor pertanian. Menurutnya, penerimaan PBB Pati jauh tertinggal dibanding Jepara, Kudus, dan Rembang.
Namun, rencana tersebut memicu penolakan keras. Kelompok “Masyarakat Pati Bersatu” membangun posko aksi di depan kantor bupati. Berbagai bantuan logistik mengalir untuk mendukung massa.
Di tengah penolakan itu, Sudewo sempat menantang: “Bawa saja 50 ribu orang, saya tidak akan gentar.” Pernyataan tersebut menyulut emosi warga.
Bupati Batalkan Kenaikan, Warga Tetap Menuntut Mundur
Tekanan publik akhirnya memaksa Sudewo membatalkan kenaikan PBB-P2 pada 8 Agustus. Keputusan itu diumumkan di Pendopo Kabupaten Pati.
Meski demikian, warga tetap mendesak Sudewo mundur. Mereka menilai kerusakan kepercayaan sudah terlalu dalam. Retno, penjual roti berusia 57 tahun, menyebut Sudewo ingkar janji kampanye dan berlaku semena-mena.
Selain menolak kenaikan pajak, warga juga menentang proyek-proyek lain, seperti renovasi alun-alun senilai Rp2 miliar, pembongkaran Masjid Alun-alun, hingga pemasangan videotron miliaran rupiah.
Pertemuan Singkat dengan Massa
Atas desakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sudewo akhirnya keluar menemui massa sekitar pukul 12.15 WIB. Ia berdiri di atas kendaraan taktis polisi, memohon maaf, dan berjanji memperbaiki kinerja.
Namun, ucapan itu tak memadamkan semangat demonstrasi. Ahmad Husein, koordinator aksi, menegaskan tujuan mereka jelas: Bupati harus mundur.
Massa berjanji bertahan di alun-alun sampai ada keputusan resmi. Meski demikian, Husein mengingatkan peserta aksi untuk tetap damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Pengamanan Ketat dari Aparat
Polresta Pati menurunkan 2.684 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, dan dinas terkait.
Kapolresta Jaka Wahyudi menegaskan pengamanan dilakukan profesional dan humanis. Petugas diberi arahan menghadapi provokasi tanpa memicu bentrokan.
Kendaraan taktis, barikade, dan tim medis disiagakan. Polisi berupaya memastikan aksi berjalan tertib meski jumlah massa mencapai ratusan ribu orang.
DPRD Gunakan Hak Angket
Di tengah aksi, delapan fraksi DPRD Pati sepakat menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan kenaikan PBB-P2.
Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap aspirasi publik dan upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Kesimpulan
Meski kebijakan pajak dibatalkan, amarah warga Pati belum mereda. Mereka menilai Sudewo telah kehilangan legitimasi.
Dengan DPRD mengaktifkan hak angket, arah politik Pati kini memasuki babak baru. Publik menanti, apakah tuntutan lengser akan terwujud atau hanya menjadi catatan panjang sejarah perlawanan warga terhadap kebijakan daerah.
